PENGELOMPOKAN HARTA DALAM FIQH MUAMALAH

Pengelompokan Harta


(Fiqh Muamalah Bag. 4)

Oleh : Mohammad Suyudi

 

Alhamdulillah, wa ash-sholatu wa as-salamu ala Rasulillah. Wa ba’du.

Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang definisi dan kedudukan harta menurut Islam dalam kehidupan manusia. Dimana secara tidak langsung kita dapat menentukan mengenai apakah sesuatu dapat kita katakan sebagai harta atau bukan, bagaimana kita memperlakukan harta karena kedudukan yang dimilikinya dan sebagainya.

Pada pembahasan ini, penulis bermaksud untuk melanjutkan penjelasan tersebut dengan menguraikan pembahahasan tentang pengelompokan harta, yang notabene nya dalam berbagai referensi sering diberi sub judul pembagian harta. Penggunaan istilah dari penulis dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan istilah antara pembahasan ini dengan pembahasan pembagian harta dalam lingkup fiqh mawaris.

Dalam fiqh mumalah, harta dikelompokkan ke dalam berbagai macam yang didasarkan pada jenis dan ciri dari harta itu sendiri. Pengelompokan yang dimaksud akan dijelaskan secara rinci pada pembahasan berikutnya.[1]

A.    Harta berdasarkan hukum pemanfaatannya

Berdasarkan hukum boleh atau tidaknya memanfaatkannya, harta dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yang diantaranya adalah sebagai berikut:[2]

1.      Harta mutaqawwim

Harta mutaqawwim  merupakan harta yang keberadaannya diperbolehkan untuk diambil manfaatnya. Harta yang demikian berupa harta yang cara atau menggunakannya dilakukan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Harta yang demikian bisa dimisalkan seekor ayam, yang notabene nya merupakan sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia, jika didapatkan dengan cara yang halal dan dalam memanfaatkannya dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Berbeda bila dalam mendapatkannnya dilakukan dengan cara yang dilarang atau dalam memanfaatkannya dilakukan dengan cara memukul bukan dengan cara disembelih yang notabene nya dilarang oleh syariat, maka ayam yang dimaksud menjadi harta yang dilarang untuk diambil manfaatnya atau haram dimakan oleh manusia.

2.      Harta ghairu mutaqawwim

Harta ghairu mutaqawwim merupakan kebalikan dari pada harta mutaqawwim, yaitu segala harta yang dilarang oleh syariat untuk diambil manfaatnya. Dimana harta yang demikian dapat berupa segala harta yang dalam mendapatkan dan memanfaatkannya dilakukan dengan cara yang yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh syariat.

Harta yang demikian bisa dimisalkan pada ayam sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa ayam tidak diperkenankan untuk diambil manfaatnya bisa dalam mendapatkannya dilakuakan dengan cara mencuri yang notabene nya dilarang oleh syariat. Sama halnya dalam memanfaatkannya, jika dilakuakn dengan dengan cara memukul dan bukan disembelih, maka hukumnya juga haram atau tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan (makan).

Pembagian harta ke dalam dua jenis sebagaimana dijelaskan di atas, sudah jelas bahwa terdapat hukum yang terkandung di dalamnya. dimana harta mutaqawwim halal untuk digunakan atau dimakan, sedangkan harta ghairu mutaqawwim haram hukumnya.

Dengan adanya hukum yang demikian, melekat pula hukum lainnya bahwa harta mutaqawwim dapat dijadikan sebagai objek transaksi karena keberadaannya dapat diambil manfaatnya secara syar’i. Sedangkan harta ghairu mutaqawwim tidak diperkenankan untuknya, karena menurut jumhur (Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabilah) benda tersebut tidak terhitung sebagai harta.

Oleh karena adanya hukum yang demikian, keberadaan harta mutaqawwim mendapat perlindungan dari syariat, yang notabene nya tidak boleh diganggu penggunaannya oleh siapapun.[3]

 

B.     Harta berdasarkan jenisnya

Berdasarkan jenisnya atau sifat bendanya, harta terbagi ke dalam 2 jenis, yang diantaranya adalah sebagai berikut:[4]

1.      Harta bergerak (manqul), yaitu harta yang dapat dipindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti uang, emas, kursi, beras, dan lainnya.

2.      Harta tidak bergerak (ghairu manqul/’iqar), yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan zatnya, seperti tanah dan lain sebagainya.

Dalam pengelompokan harta sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama dalam memberi batasan terhadap harta mana yang tergolong ke dalam harta bergerak atau tidak bergerak. Salah satunya diemukakan oleh ulama madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa harta tidak bergera hanya berupa tanah saja dan lain dari itu merupakan benda bergerak.

Sedangkan dalam pandangan ulama madzhab Maliki, dinyatakan bahwa harta tidak bergerak merupakan harta yang jika dipindah akan mengalami perubahan yang dari keadaan sebelumnya. Sehingga dalam pandangan ini, rumah dan tanaman tergolong ke dalam harta tidak bergerak karena jika dipindah mengalami perubahan itu sendiri.

Selanjutnya pengelompokan harta yang demiia juga terdapat beberapa penjelasan yang beraitan erat dengannya, yaitu salah satunya adalah terait dengan adanya hak syuf’ah, yang berupa suatu hak yang dimiliki oleh seseorang untuk terlebih dahulu diberikan penawaran dalam jual beli suatu benda tertentu yang menjadi objek.[5]

 

C.    Berdasarkan ada tidaknya persamaan harta

Dalam hal ini harta terbagi ke dalam 2 macam, yaitu:[6]

1.      Harta mitsil merupakan harta yang ada padanannnya di pasaran yang tidak ada perbedaannya satu sama lain. Dengan kata lain, harta mistsil merupakan harta yang pada dasarnya ada banyak di daerah tertentu dan kesamaan itu sama persis satu sama lain, seperti telor, beras dan lain sebagainya.

2.      Harta qimi merupakan harta yang tidak ada padanannya di pasaran, dimana meskipun ada persamaannya masih terdapat suatu perbedaan yang signifikan antara unit-unit dan kualitasnya, seperti tanah, rumah, permata, kitab-kitab yang masih berbentuk manuskrip dan lain sebagainya.

Pembagian harta berdasarkan ada tidaknya padanan harta sebagaimana pengelompokan di atas, pada dasarnya pada keduanya bisa saling merubah diri dari kelompok yang satu pada yang lainnya sesuai dengan keadaan harta itu sendiri. Misal yang awalnya tergolong sebagai harta qimi, bisa saja menjadi harta mitsil karena sudah banyak keberadaannya di suatu daerah.

 

D.    Berdasarkan cara penggunaannya

Dalam hal ini harta terbagi ke dalam dua macam, yaitu sebagai berikut:[7]

1.      Harta istihlak

Yaitu harta yang digunakan dengan cara menghabiskannya atau bisa disebut sebagai harta yang habis sekali pakai. Artinya jika suatu benda itu kita gunakan maka secara tidak langsung barang itu habis atau tidak lagi ada pada diri kita.  Dimana harta ini berdasarkan sifatnya terabgi ke dalam 2 janis lagi, yaitu istihlak haqiqi dan istihlak huquqi.

Harta istihlak haqiqi merupakan harta yang dalam penggunaannya benar-benar habis atau tidak ada lagi zat dari pada harta itu sendiri, seperti kayu bakar dalam penggunaannya benar-benar habis zatnya jika digunakan dan lain sebagainya.

Sedangkan harta istihlak huquqi merupakan harta yang dalam penggunaannya tidakmenyebabkan hilang atau habisnya zat dari pada harta itu sendiri, seperti uang untuk membayar belanjaan yang secara nyata barang itu tidak ada lagi pada diri kita, akan tetapi zatnya masih ada karena hanya berpindah hak milik semata.

2.      Harta isti’mal

Yaitu segala harta yang dapat digunakan berulang kali atau tidak habis sekali pakai. Artinya, meskipun harta ini digunakan oleh pemiliknya, zat nya masih ada dan bisa digunakan lagi oleh pemilik yang sama, seperti baju, celana, motor dan lain sbeagainya.

Dari dua macam harta berdasarkan penggunaannya sebagaimana dijelaskan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan pada dasarnya perbedaan dari pada keduanya terletak pada keberadaan zat dari pada harta itu sendiri pada kali pertama menggunakannya. Dimana jika kali pertama menggunakan suatu harta dan habis atau hilang dari diri atau tidak lagi di kita, maka harta itu termasuk ke dalam golongan harta istihlak. Sedangkan jika masih ada zatnya, maka tergolong ke dalam harta isti’mal.

 

E.     Berdasarkan hak miliknya

Dalam hal ini, harta terbagi ke dalam 3 jenis harta, yaitu sebagai berikut:

1.      Harta mamluk

Yaitu harta yang status kemilikannya sudah di miliki oleh seseorang atau suatu badan tertentu. Harta ini dibagi lagi ke dalam 2 kelompok, yaitu harta perorangan (mustaqil) dan harta perkongsian.

Harta perorangan adalah harta yang dimiliki oleh satu orang saa. Sedangkan harta perkongsian adalah harta yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, seperti perkongsian suatu perusahaan dan lain sebagainya.

Harta perorangan dan harta perkongsian bisa saja saling merubah diri statusnya antara satu  sama lainnya. Misalnya perusahaan bersama yang dikemudian hari dialihkan kepemilikannya pada satu orang diantara mereka atau orang lainnya, atau misalkan yang awalnya milik perorangan yang dikemudian hari dirubah kepemilikannya menjadi milik bersama karena adanya pemindahan hak milik pda sebagai harta tersebut.

2.      Harta mubah

Yaitu harta yang tidak dimiliki oleh siapapun. Misalnya, binatang buruan, air sungai dan lain sebagainya. Dimana keberadaannya bisa saja pada suatu waktu tertentu bisa saja dimiliki oleh perorangan atau badan hukum tertentu ketika sudah dilakukan tindakan pemilikan, seperti binatang buruan yang sudah didapatkan, air sungai yang sudah diambil oleh seseorang tertentu untuk keperluan dirumahnya, dan lain sebagainya.

Tindakan pemilikan sebagaimana dijelaskan di atas, didasarkan pada suatu kaidah yang berbunyi: “Barang siapa yang mengeluarkan dari harta mubah, maka secara tidak langsung ia menjadi pemilik dari pada harta tersebut”.

3.      Harta mahjur

Yaitu harta yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun, tetapi pemanfaatannya bisa dinikmati oleh pihak tertentu. Harta yang demikian ini bisa juga dikenal dengan sebutan harta wakaf, yang notabene nya tidak dimiliki oleh pihak tertentu, tetapi manfaatnya dimiliki oleh pihak yang menjadi tujuan dari pada wakaf itu sendiri.

 

F.     Berdasarkan dapat tidaknya dibagi

Dalam hal ini, harta terbagi ke dalam harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi disebut juga dengan istilah qabilu lil qismah, yaitu harta yang jika dipisah-pisah antara bagian-bagiannya tidak akan menimbulkan kerusakan atau masih bisa dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, beras, tepung, gula dan lain sebagainya.

Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi, dalam ilmu fiqih muamalah dikenal dengan istilah ghairu qabilu lil qismah, yaitu setiap harta yang jika dibagi-bagi atau dipisah-pisah antar bagian satu dengan lainnya akan menimbulkan kerusakan dan tidak dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, meja, rumah, kursi, dan lain sebagainya.

Pembagian harta ke dalam dua macam di atas, memiliki beberapa korelasi atau manfaat tersendiri terdapat pembahasan beberapa hukum-hukum yang menjadi bagian dari pada pembahasan dalam perkara mumalah. Salah satu diantaranya dalah mengenai eksekusi putusan hakim dalam perkara pembagian suatu harta tertentu. Dimana untuk harta yang dapat dibagi maka ekskusinya disebut dengan qismah at-tafriq atau pembagian dengan cara pemisahan. Sedangkan untuk harta yang tidak dapat dibagi, maka ekskusinya disebut sebagai qismah ridhaiyah atau pembagian dengan cara merelakan.

 

G.    Berdasarkan asal mualanya

Berdasarkan hal ini, harta terbagi ke dalam harta asal dan harta hasil. Harta asal atau harga pokok merupakan segala harta yang dengannya dapat menghasilkan harta lain, seperti rumah, uang, perkbunan dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil merupakan segala harta yang merupakan hasil atau buah dari pada harta pokok, seperti buah dalam perkebunan, uang hasil modal, uang sewa dari suatu rumah dan lain sebagainya.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa harta pokok dapat dikatakan juga sebagai modal, sedangkan harta hasil yang dimaksud merupakan buah hasil dari pada modal itu sendiri.

Kemudian dari adanya pembagian harta sebagaimana dijelasakan pada sub bab ini, dapat dijadikan pedoman dalam mempermudah penjelasan suatu hukum lain dalam perkara mumalah, seperti perkara wakaf yang notabene nya harta asalnya tidak dapat di bagi-bagi dan harta hasilnya atau manfaatnya bisa dibagikan kepada pihak yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri.[8]

 



[1] Sri Sudiarti, Fiqh Muamaah Kontemporer, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 43-50.

[2] Naerul Edwin Kiky Aprianto, Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah, Journal of Islamic Economics Lariba, Vol. 3, (2017), hlm. 67.

[3] Sri Sudiarti, Fiqh Muamaah Kontemporer, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 43-44.

[4] Rizal, Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis), Jurna Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 105.

[5] Fithriana Syarqawie, Fikih Muamlah (Banjarmasin: IAIN ANTASARI Press 2015), hlm. 1.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Sri Sudiarti, Fiqh Muamaah Kontemporer, hlm. 45-50.