Gambar Pemanis

TEORI TUJUAN HUKUM || Teori Etis, Utility dan Normative-Dogmatig

PENDAHULUAN

Dunia merupakan panggung sandiwara, dimana setiap manusia memiliki kepentingan-kepantingan sendiri yang selalu direalisasikan dengan kehendak masing-masing dalam mencapainya. Kepentingan antara manusia yang satu dengan lainnya tidak selamanya memiliki kesamaan, karena suatu kehidupan tidak seindah yang dibayangkan jika tidak ada perbedaan yang melengkapinya. Secara filosofi, perbedaan bukanlah sebuah ketidaksamaan, melainkan ia adalah suatu ruang yang hendak membentuk keseimbangan. Dimana Tuhan menciptakannya semata-mata untuk saling melengkapi satu sama lain.

Dulu, sekarang, bahkan nanti hingga akhir hayat, dimanapun manusia berada, selalu diikuti dengan sebuah kepentingan, tuntutan, kebutuhan yang diharapkan untuk dapat dicapai. Namun demikian keberadaannya, terkadang perbedaan persepsi dalam mencapai setiap kepentingan, ada sebagian dari manusia yang menggangu kepentingan manusia lainnya.

Dalam sebuah istilah bahasa latin disebutkan bahwa manusia yang satu terkadang menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lopus). Artinya dalam kehidupan manusia yang berdampingan, akan selalu diiringi oleh sebuah gesekan abtara manusia yang satu dengan lainnya dalam memperoleh kepentingannya masing.

Bahkan manusia merupakan makhluk sosial, yang setiap hidupnya memerlukan manusia lain dalam ememnuhi hajat hidupnya. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon poloiticon atau makhluk bermsyarakat yang oleh karenanya setiap manusia mempunyai hubungan antara yang satu dengan lainnya, yang dengan hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban.[1]

Ountuk menjamin setian manusia tetap mendapatkan haknya dan tetap memenuhi kewajibannya, maka dalam kehidupan manusia diperlukan sebuah normauntuk menjamin setiap hak dan kewajiban atau kepetingan manusia. Termasuk dalam hal ini adalah norma hukum. Norma hukum merupakan suatunorma yang berfungsi melindungi kepentingan manusia dan hubungan antara manusia itu sendiri. Oleh karena itu, norma hukum merupkan norma yang perlu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan serta ditegakkan.[2]

Hukum itu sendirisecara bahasa berasal dari bahasa Arab “hukmu” yang berarti hukum atau ketetapan.Dalam beberapa Negara, hukum memiliki istilah yang berbeda-beda.Pertama, recht adalah bahasa Belanda yang berasal dari bahasa Latin “rectum” yang berarti bimbingan, tuntutan atau pemerintahan.Kedua, Ius berarti hukum yang berasal dari bahasa Latin “Iubere” yang memiliki arti mengatur atau memerintah.Ketiga, Lex berasal dari bahasa Latin “lesere” yang memiliki arti mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah.[3]

Pengertian hukum secara bahasa sebagaimana di atas tersebut adalah istilah yang digunakan oleh beberapa Negara dalam menyebut istilah hukum dalam negaranya. Dari semua istilah tersebut memiliki makna dan maksud yang sama antara istilah yang satu dengan lainnya, yakni bermakna ketetapan, peraturan atau perintah.

Secara istilah, hukum merupakan istilah yang sulit untuk didefinisikan secara mutlak.Hal tersebut dikarenakan luasnya cakupan hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan kajian tentang hukum merupakan kajian yang berat dan serius.Hingga saat ini pakar hukum belum atau bahkan tidak tertarik lagi untuk membuat definisi tentang hukum.[4]

Prof. Sudiman Kartohadiprodjo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum di Indonesia menyatakan bahwa menyatakan bahwa jikalau kita bertanya tentang apa yang dimaksud dengan hukum, maka kita akan menjumpai berbagai pendapat yang berlainan dan pendapat tersebut bukanlah definisi mutlak dari pada hukum, melainkan hal itu merupakan rumusan atau batasan tentang hukum. Bahkan Drs. C.S.T. Kansil, S.H. mengutip perkataan Immanuel Kant yang berbunyi “Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht (para sarjana masih juga mencari-cari suatu definisi tentang hukum)”.[5]

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mendifinisikan hukum merupakan perkara yang sulit dalam memberikan definisi yang memuaskan. Hal tersebut dikarenakan hukum itu luas ruang lingkupnya serta banyak segi dan bentuknya, sehingga akan sulit untuk memasukan semuanya ke dalam suatu rangkaian kalimat yang berupa definisi, yang seharusnya definisi itu biasanya bersifat singkat dan padat.

Sulitnya mendefinisiskan hukum yang dapat memuaskan manusia, bukanlah sebuah alasan yang dijadikan sebagai dasar dalam mencegah diri untuk berfikir tentang rumusan atau batasan tentang hukum.Hal tersebut dikarenakan memberikan batasan tentang pengertian hukum merupakan hal yang sangat penting untuk setidak-tidaknya memberikan pembatasan terhadap ruang lingkup yang luas dan banyak segi serta banyak bentuknya dari hukum, untuk dijadikan sebagai pedoman bagi manusia yang hendak mempelajari hukum.

Salah satu batasan dikemukakan oleh Anthony Allott dalam bukunya The Limits of Law, dimana iamemberikan tiga pemahaman tentang hukum yang  diantaranya adalah HUKUM (huruf kapital semua), Hukum (H-nya yang kapital), dan hukum (semua huruf kecil). Pertama, HUKUM adalah ide atau konsep umum tentang lembaga-lembaga hukum yang diabstraksikan dari peristiwa-peristiwa tertentu daripadanya.Kedua, Hukum adalah suatu sistem hukum tertentu secara menyeluruh dan koheren yang terdapat dalam suatu masyarakat atau negara tertentu.Ketiga, hukumadalah ketentuan normatif tertentu dari Hukum: aturan atau norma dari suatu sistem hukum tertentu.[6]

Selanjutnya H. Enju Juanda, S.H., M.H. mengutip pernyataan  Van Kan dalam bukunya yang berjudul Inleiding Tot De Rechtswensenchap terkait dengan define hukum, bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.[7]

Selain itu, E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelangaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.[8]

Definisi yang dikemukakan oleh beberapa ilmuan hukum di atas meskipun memiliki bahasa yang berbeda satu sama lain, tetapi memiliki maksud yang sama bahwa hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang diberlakukan untuk segenap manusia di dalam masyarakat tertentu dan bersifat memaksa atau harus ditaati oleh manusia itu sendiri demi menjaga kepentingan setiap manusia dalam bermasyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum memiliki fungsi mengatur setiap manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun terkait dengan tujuan hukum itu sendiri akan di bahas pada sub bab selanjutnya.

 

TEORI-TEORI TUJUAN HUKUM

Tujuan hukum merupakan ruh dalam menyusun perumusan hukum atau peraturan yang akan diberlakukan dalam sebuah negara. Oleh karena itu,persoalan ini merupakan persoalan yang sangat penting. Terdapat beebrapa teori yang menjelaskan tentang tujuan hukum, yang diantanya adalah:

1.   Teori Etis

Teori etis merupakan teori yang dicetuskan oleh Aristoteles.Dalam bukunya yang berjudul Rhetorica menjelaskan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menghendaki keadilan.Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan, yang keadilan itu sendiri diatikan sebagai suatu keadaan bahwa tiap orang mendapatkan apa yang patut ia dapatkan.Teori etis menekankan kepada tujuan hukum yang bernuansa moral-etis baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.Di dalam teori inilah keadilan dititikberatkan sebagai tujuan hukum. Hal ini dikarenakan isi hukum dianggap ditentukan oleh keyakinan etis terhadap apa yang adil (justice) dan yang tidak adil (unjustice).[9]

Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibedakan menjadi dua bentuk:

1.    Keadilan Distributif

Keadlilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, haknya ini tidak sama untuk setiap orangnya tergantung pada : kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya. Keadilan ini sifatnya proporsional pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat di tuntut oleh warga masyarakat, justitia distributiva ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam penyusunan UU. Keadilan ini memberikan kepada orang menuntut jasa dan kemampuan.Disini bukan kesamaan yang dituntut tapi perimbangan.Contoh : Pasal 30 ayat 1 UUD’45 yang berbunyi tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

2.    Justitia Commutativa

Bentuk keadilan ini merupakan keadlan yang memberikan kepada setiap orang sama banyak. Disini yang dituntut adalah kesamaan, yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan. Contohnya : hak asasi manusia. [10]

Menurut Prof. Van Apeldoorn, mengkritik teori ini dengan pernyataannya bahwa terori etis berat sebelah, dikarenakan ia tidak cukupmemperhatikan keadaaan yang sebenernya. Kritik yang dikemukakan Van Apedoorn ini didasari pada pemikiran bahwa jika hukum ditujukan hanya untuk memberikan apa yang patut diterima oleh seseorang, , maka sangat sulit untuk membentuk peraturan umum. sedangkan manusia tidak hiup sendirian.[11]

Teori ini didukung oleh Geny dalam bukunya yang berjudul Science et Tecnique en Droit Prive Positif menyatakan bahwahukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan yang berangsur kepentingan daya guna dan kemanfaatan.[12]

2.   Teori Utility

Teori utility merupakan teori yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kemanfaatan.Kemanfaatan yang dimaksud berupa memberikan sebanyak-banyaknya kebahagiaan pada sebanyak mungkin orang.Teori ini dicetuskan oleh Jeremy Bentham, yang ditulisnya dalam sebuah buku yang berjudul Intriduction to the Morals and legislation.Oleh karena itu, hukum seharus dibentuk dengan menitik beratkan pada apa yang berfaedah bagi kebanyakan orang.[13]

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mr. J.H.P Nellefroid, dalam bukunya yang berjudul Inleiding toot de Rechtswetenschap in Nederland menggabung antara teori etis dan teoriutility. Dimana dalam pandangannya, tujuan hukum tidak semata-mata mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.Melainkan keduanya adalah tujuan darihukum itu sendiri.[14]

3.   Teori Normative-Dogmatig

Teori normative-dogmatif dikemukakan oleh John Austin, bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.teori ini juga dikemukakan oleh Prof. Mr. J. Van Kan yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Van Kan, adanya kaidah atau norma selain norma hukum tidaklah cukup untuk mengatur kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan 2 sebab, yaktu:

a.   Terdapat kepentingan yang tidak teratur dalam beberapa norma yang ada yang juga memerlukan peraturan tersendiri.

b.   Kaidah-kaidah yang ada juga belum cukup terlindungi.[15]

---

[1]Soesroso. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 49.

[2] Sudikno Mertokusumo. 2011. Teori Hukum. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Hal. 13-14.

[3] R. Soeroso. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 24-26.

[4] Samsul Wahidin. 2014. Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 1.

[5] C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 35.

[6] Samsul Wahidin. Op.cit. Hal. 2-3.

[7] Enju Juanda. Hukum dan Kekuasaan.Fakultas Hukum Universitas Galuh. Vol. 5.No. 2. September 2019. Hal. 183.

[8]I Ketut Wirawan, dkk.2017.  Pengantar Hukum Indonesia.Denpasar: Universitas Udayana. Hal. 18.

[9]Soeroso. Op.cit. Hal. 58.

[10] Ibid. Hal. 63-64.

[11]C.S.T.Kansil. Op.cit. Hal. 44.

[12]Soeroso.Lo.Cit.

[13]Ibid.

[14] C.S.T Kansil. Lo.cit.

[15] Ibid.